Sarasvati Kalpa

Oleh: Degung Santikarma

Ada dua tragedi sarat makna yang menyentuh ingatan kolektif di Bali

pada bulan ini. Yang pertama, Puputan Badung, terjadi seabad yang lalu

ketika raja Badung dan pengikutnya gugur di medan perang menghadapi bala

tentara Belanda. Yang kedua terjadi 41 tahun yang lalu ketika orang-orang

Bali yang dicap “komunis” terbantai oleh sesamanya dengan dukungan militer,

melahirkan lebih dari tiga dasawarsa penyempitan hak sipil.

Peristiwa yang pertama dirayakan bulan ini dengan meriah sebagai

kejadian yang membuktikan manusia Bali heroik dan nasionalis, siap mati demi

kejayaan negara. Peristiwa yang kedua tak mendapat tempat pada benak publik

Bali, padahal kejadian tersebut juga menghasilkan manusia Bali yang gagah

dan berani, termasuk ribuan tukang jagal yang berperan sebagai eksekutor.

Korban puputan beberapa ratus orang, khususnya para bangsawan dan

pengiringnya, sedangkan korban kekerasan 1965 mencapai ratusan ribu,

termasuk para pentolan partai maupun rakyat biasa. Yang pertama gugur karena

tak mau tunduk pada jajahan asing, sedangkan yang kedua mati sengsara di

tangan bangsa sendiri atas nama “pembersihan” dan “pembelaan” negara.

Menurut Walter Benjamin, ingatan selalu menjadi medan kepentingan

kekuasaan yang diawasi dan digunakan oleh kaum elite. Jadi, tak heran

melihat peringatan seabad Puputan Badung melibatkan puluhan pendeta, ratusan

pejabat, serta lusinan seniman, sastrawan dan wartawan.

Tak ketinggalan pula, para akademisi, pengkritik, dan budayawan sibuk

memeriksa naskah, menerbitkan buku, dan mengadakan seminar dan sarasehan

tentang peristiwa itu. Semua aktivitas intelektual ini menghasilkan cukup

banyak “pembelajaran” bagi warga Bali, yang diwanti-wanti agar berani

berkorban, menjaga tradisi, menghormati leluhur dan pemimpin, serta

meneruskan “semangat puputan” untuk kemajuan negara. Namun, kesibukan para

budayawan elite justru belum menciptakan ruang untuk pertanyaan yang lebih

reflektif yang mampu mewakili kerumitan kelampauan dan hubungan kita dengan

sejarah.

Bagaimana pilihan antara peristiwa mana yang akan diingat dan yang

mana harus dilupakan menjadi sebuah pertaruhan politik dari rezim kekinian?

Bayangan-bayangan apa yang ingin ditanamkan oleh suatu perayaan? Jenis

subyektivitas manusia apa yang ingin diciptakan lewat suatu peringatan?

Kenapa para pemimpin di Bali begitu mudah melupakan pembantaian saat

“Gestok” yang justru belum berumur seabad dan masih mempunyai korban yang

hidup di komunitas-komunitas kita?

Kenapa orang Bali sangat begitu mudah tunduk pada garis komando 1965

untuk menghabisi kawan dan sanak famili mereka? Kalau saat puputan musuh

orang Bali adalah penjajah, lalu siapa musuh orang Bali waktu 1965?

Untuk menjawab pertanyaan- pertanyaan tersebut tentu tidak semudah

membalikkan telapak tangan. Saya hanya salah seorang dari sekian orang Bali

yang dibesarkan di tengah pergunjingan orang-orang tua di desa, yang membawa

perhatian saya kepada sebuah genealogi kekerasan yang beda jauh dengan apa

yang dirayakan—dan apa yang didiamkan bulan ini.

Menurut para senior saya di desa, buku-buku bisa dicekal atau

dilarang, tetapi ingatan tidak bisa dihapus. Mereka tentu sadar bahwa narasi

puputan yang diangkat oleh Orde Baru dan orde berikutnya mempunyai tujuan

politis, yaitu menggali heroisme lokal yang layak dipakai untuk kepentingan

nation-building.

Mereka wajar mati

Peringatan puputan Badung menawarkan suatu “bayangan wilayah datar”

yang disebut Badung dengan sistem kekomradan meminjam istilah Ben Anderson,

di mana suara pengkritik, budayawan, pengusaha, seniman, pendemo, calo, dan

makelar bersatu kompak dalam pekik: “Bela Bali”. Akan tetapi, di balik

peringatan, ada ingatan yang tak bisa dipaksa, yang memang tidak diinginkan

tetapi diwarisi oleh sejarah buruk kepada ribuan survivor 1965.

Kalau kita mencoba memilah apa yang disebut “musuh” dan siapa yang

disebut “pahlawan” dalam peristiwa 1965, kita memasuki ranah yang serba abu-

abu, di mana bisikan-bisikan para orang tua memberi rambu-rambu kewaspadaan.

Ucapan yang sering terdengar dari kaum terdidik tentang pembantaian massal

1965 di Bali adalah: “Mereka wajar mati karena mereka komunis”.

Namun, di Bali sering menjadi sulit untuk menarik garis demarkasi

antara siapa sebenarnya pelaku dan siapa korban ketika seseorang diminta

mati oleh warga atau keluarga mereka sendiri karena dituduh komunis. Sejarah

puputan sarat dengan makna “harga diri dan ketertundukan”, atau lebih baik

mati daripada tunduk pada kesewenang-wenangan pemerintah kolonial. Kematian

karena tak mau tunduk pada penguasa atau penjajah dianggap suatu yang

terhormat, dan mereka yang melakukan ini mendapat atribut pahlawan.

Namun, bagaimana dengan mereka yang diminta mati oleh warga, bahkan

oleh keluarga mereka sendiri, karena dituduh komunis? Apakah mereka yang

tewas terbantai saat 1965 tak dianggap membela “tanah Bali”? Bukankah mereka

yang terbantai menolak gagasan awal kapitalisme agar tanah leluhur tak

dicaplok investor asing, seperti industri pariwisata yang membuahkan

kemakmuran bagi beberapa orang, tetapi menciptakan manusia Bali yang tak

bertanah?

Pernyataan tentang “kewajaran” pembantaian 1965 tak jauh beda dengan

retorika Presiden Bush ketika berhadapan dengan isu terorisme dengan

penyederhanaan belah dua: “Bila Anda setuju, Anda ada pada pihak kami, bila

tidak, Anda ada di pihak teroris”. Dalam konteks 1965, jika seseorang berani

menentang pembantaian, mereka sendirilah yang dianggap komunis, menurut

logika yang sudah lama dipakai oleh para diktator di dunia yang mendukung

aksi preemptive strike demi mengabdi pada kepentingan negara adidaya.

Retorika terorisme dan komunisme sering dipakai mereka yang berkuasa,

baik di Indonesia maupun di Amerika, untuk menyebarkan rasa takut, yang

membuat warganya tunduk dan takut, lalu dengan sukarela mengor- bankan

kebebasan hak sipil mereka kepada negara. Dengan alasan negara dalam

“kondisi siaga satu”, warga negara yang baik harus menyerahkan privacy

mereka untuk diawasi supaya “musuh dalam selimut” bisa dikeluarkan. Tujuan

lain penciptaan musuh eksternal yang monolitik seperti komunis dan teroris

yang merupakan bagian strategi dari penyebaran teror itu sendiri, untuk

menciptakan kegusaran dan rasa waswas sehingga citra “figur negara

kebapakan”, pelindung bagi warga yang tak berdaya dan lemah akan terbentuk.

Namun geneologi kekerasan 1965 di Bali, kalau dilihat dengan teliti

seperti dalam buku sejarawan Geoffrey Robinson yang berjudul The Dark Side

of Paradise, memang menggarisbawahi hubungan antara struktur sosial yang

melahirkan puputan dan kondisi-kondisi tertentu menyediakan ruang untuk

memicu terjadinya pembantaian 1965. Kedua peristiwa tersebut dipicu bukan

hanya oleh elite militer, tetapi oleh perselisihan internal di Bali yang

menyangkut masalah tanah, kasta, keluarga, banjar, pura dan puri yang

dimobilisasi oleh partai pada waktu itu.

Seperti peristiwa puputan, rezim bekas negara terjajah memberikan

pembelajaran tentang tragedi berdarah, kudeta, amuk masa, dan kerusuhan yang

selalu mengkambinghitamkan suatu yang asing, yaitu para komunis yang

dikatakan mengancam tradisi, agama, tatanan, maupun peradaban di Bali. Lalu,

kepada siapa kesalahan harus ditimpakan? Kepada “manusia merah” (sebutan

untuk orang PKI di Bali) dengan ide landreform yang menuntut pemerataan

kepemilikan tanah atau para calo lokal yang menjual ribuan hektar tanah

leluhur kepada investor asing yang sering menggembar-gemborkan ajaran

nasionalisme Bung Karno yang antifeodalisme, kolonialisme, dan imperialisme.

Biarkan mayat itu

Tragedi 1965 menciptakan manusia Bali yang sangat jauh dari gambaran

manusia Bali damai, seniman, penurut, ramah, dan mudah senyum seperti yang

ada pada brosur-brosur pariwisata yang sekarang dipakai untuk menarik

wisatawan asing, termasuk Belanda—dan turis-turis dari puluhan negara

lain—untuk datang ke Bali. Namun, sejarah “Gestok” yang mengakui bahwa

manusia Bali juga pembantai, haus darah, dan tukang jagal tak boleh diungkit

karena dianggap beresiko merusak aliran diplomasi dollar dalam industri

kepariwisataan.

“Biarkan saja mayat mereka terkubur menjadi tumbal gemerlap bangunan

hotel bintang di Bali,” ujar salah seorang keluarga korban 1965 yang bekerja

di hotel. Ini mungkin yang paling ironis: bulan ini, mengingatkan kita pada

mereka yang dibunuh oleh orang-orang Belanda sambil mendiamkan ingatan kita

tentang mereka yang dibunuh oleh bangsa sendiri. Di Bali, kita menjadi diam

demi penjagaan “citra Bali”, untuk menarik orang-orang asing sebagai saksi

atas kejayaan kebudayaan kita. Kita merayakan nasionalisme kita, untuk

melupakan makna pembebasan untuk tak tunduk, dan kesetiaan pada yang benar

bukan hanya pada bangsa tetapi pada manusia itu sendiri. Namun, di balik

hiruk-piruk perayaan, kita masih bisa mendengar kisah-kisah lain—kalau saja

kita berani diam sejenak untuk menyimaknya.

Oleh:  Degung Santikarma Pengamat Budaya dari Bali

Sumber: KOMPAS – Minggu, 01 Oktober 2006