Feeds:
Posts
Comments

Archive for the ‘Politik’ Category

Banyak kawan yang bertanya mengapa saya tidak berkomentar tentang PilGub Bali di lini masa medsos, sebagaimana yang saya lakukan ketika Pilpres dan PilGub Jakarta silam. Meski diikuti oleh dua pasang kandidat, yang pada umumnya memantik polaritas pilihan, hajatan Bali saat ini masih saja ‘adem-ayem’. Mengapa demikian?

Setidaknya, ada empat tesis yang bisa saya kemukakan yang menjadi penyebab fenomena yang tidak biasa ini. (more…)

Read Full Post »

Terkait dengan aksi penyanderaan oleh napi teroris di MAKO Brimob dan pengeboman di beberapa gereja di Surabaya dan sekitarnya (12-14/05/2018), kami Akademisi Muda Bali (AMUBA) mengeluarkan pernyataan sikap sebagai berikut:
1. Mengutuk keras kedua aksi yang tidak bermoral tersebut dan mengecam segala bentuk dukungan baik langsung ataupun tidak langsung yang diberikan kepada para teroris tersebut,
2. Menyampaikan duka cita yang mendalam kepada para korban dan segenap keluarganya, (more…)

Read Full Post »

Terkejut! Itulah kesan saya ketika mengetahui petisi “Ahok for Bali” yang saya gulirkan menjadi trending topik twitter secara nasional. Terlepas dari keterkejutan saya, saya memahami mengapa hal ini bisa terjadi.

Disamping karena faktor Ahok yang media darling, peran buzzer pendukung uthopia khilafah memainkan peran penting. Kelompok ini berkepentingan untuk menjaga momentum dengan mengusung isu common enemy, dan sebagai alibi atas ‘dosa’ demokrasi yang telah mereka perbuat pada pilkada DKI Jakarta yang lalu. (more…)

Read Full Post »

Terkait dengan Pilpres, banyak status kawan saya menyatakan kurang lebih begini:”siapapun yang menang, nasib kita tetap tidak berubah’, ‘apa sih yang akan di dapat kl si Bowo atau si Joko yang menang?’…

Saya memberi apresiasi yang tinggi apapun yang menjadi dasar pemikiran dan passion kawan-kawan saya. Kenyataannya, tidak semua orang tertarik pada politik. Saya pun tidak mempunyai keinginan untuk mempengaruhi apalagi menarik mereka berfikir seperti ‘saya’ dalam hal ini. (more…)

Read Full Post »

Mangku Pastika dan Sudikerta menganjurkan pada warganya agar memilih capres dengan rasional, bukan emosional. Sungguh saya tidak faham apa yang dimaksud dengan ‘rasio’ dalam hal ini. Paling tidak, ada tiga common sense saya yang tidak nyambung dengan rasio ala Pastika-Sudikertha.

Pertama, mereka berdua adalah pemimpin formal Bali yang mayoritas penduduknya Hindu. Mereka bukan hanya sebagai pemimpin daerah yang harus memajukan daerahnya, namun juga harus melindungi ideologi warganya terhadap segala upaya dari kelompok yang tidak menginginkan Indonesia menjadi ‘rumah’ bagi orang Hindu, pluralisme Indonesia dan sekaligus Pancasila sebagai ideologi negara. Prabowo mungkin tidak menginginkan pergantian asas negara ini, namun ia tidak bisa menjadi seorang yang ‘suci dalam debu’. Ingat, kepentingan pragmatisnya untuk bisa menjadi presiden tidak mungkin bisa ‘menang’ atas kepentingan ideologis para pendukungnya yang didominasi oleh Islam garis keras. Mereka dengan lantang menyerukan penentangan atas sekularisme, plularisme dan juga Pancasila. Target kelompok ini jelas; memperbanyak Perda dengan Syariah yang pada akhirnya berujung pada pergantian ideologi negara. (Baca: Fatwa haram bagi Umat Islam untuk memilih paket 1, 10 ‘syarat’ dukungan FPI pada Prabowo dll). (more…)

Read Full Post »

Sebelum bernama Bangladesh, negara ini dikenal sebagai Pakistan Timur dan menjadi  bagian dari India sejak kemerdekaannya diproklamirkan pada tahun 1947. Setelah melaui proses perjuangan fisik dan politik yang tidak mudah, sejak tahun 1971 Pakistan Timur menjadi negara merdeka dengan nama Bangladesh. Meski sebagian besar penduduknya Muslim (89%), para pemimpin Bangladesh yang dimotori oleh Sheikh Mujibur Rahman mendeklarasikan kemerdekaan negaranya – tanggal 26 Maret 1971 – dengan bentuk negara sekuler, bukan negara agama. (more…)

Read Full Post »

Isu agama yang digunakanan sebagai dasar meraih kemenangan oleh kedua kubu (Pilpres) patut disesalkan. Ada 3 dasar sudut pandang mengapa legitimasi dasar agama tidak benar dan harus ditolak dalam berbagai isu yang menyangkut pengelolaan negara – temasuk pilpres kali ini*.

Dari perspektif konstitusi, jelas. Bahwa setiap warga bangsa sama kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan (Pasal 27 ayat 1). Sehingga isu calon presiden tidak beragama Islam atau keturunan Kristen tidak layak dipilih, sangat tidak relevan.

Dari sudut pandang historis, founding fathers kita yang dipelopori Bung Karno bersepakat untuk membentuk sebuah negara bangsa yang kemudian dikenal dengan nama Indonesia ini berdasar atas kesamaan rumpun, budaya dan adat Istiadat – bukan agama. Kita bukan Pakistan (dan India) yang sejarah berdirinya didasarkan perbedaan agama para penduduknya (Hindu dengan Islam). Pun bukan Singapura yang dibentuk berdasarkan perbedaan etnis warganya (China dan Melayu). Dari sudut pandang historis, isu perbedaan agama dalam politik jelas bukan sesuatu yang ingin diwariskan oleh leluhur kita. (more…)

Read Full Post »

Older Posts »